Potongan pfk 10 adalah. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara). Potongan pfk 10 adalah

Contoh Jenis-jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 000. Potongan pajak dan PFK (askes, taspen) telah dipotong langsung oleh BUD sebesar Rp 17. NIM: 561422002. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp 3. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK. d. 10 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan. i). Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam hal Anda bukan merupakan Wajib Pajak yang melakukan usaha pokok berupa pengalihan hak atas. go. Adapun informasi update adalah sebagai berikut: 1. d. 000. 05/2019 Tahun 2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. DAFTAR AKUN. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah NonScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Menindaklanjuti Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor : S-580/PB. 750. Sepotong kawat panjang 124 cm dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang potongan-potongannya membentuk barisan geometri. [Kamus] Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Shelma November 17, 2021. 09 (PSAP) tentang Akuntansi Kewajiban. Faktor pertama adalah adanya . Mengatur pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. 10 Pebruari 2011 Dispenda menerima pendapatan yang berasal dari penerimaan sewa lahan untuk reklame sebesar Rp500. pendek dan kewajiban jangka panjang. 15. 1. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), BPJS Kesehatan, Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan. 2018,. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK. eBilling API . Jl. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), BPJS Kesehatan, Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. 000. 10 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan dalam lampiran II. 000. Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang. Pertama, iuran. 125. Pertama, iuran. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara Akun Penerimaan Non Anggaran PFK Kode Akun Uraian Akun 811 PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK 8111 Penerimaan PFK 10 % Gaji 81111 Penerimaan PFK 10% Gaji Pemerintah Daerah 811115 Penerimaan Setoran PFK 2% Gaji Gubernur/ Wakil Gu bernur / Bupati/ Wakil BupatijWalikotajWakil Walikota 811116 Penerimaan Setoran PFK 8% Gaji potongan lainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemerintah daerah. Penerimaan Adalah WP Dana Pension Yang Telah Disahkan Oleh Menkeu; b. Potongan iuran PNS tersebut disebut sebagai PFK atau Potongan Fihak Ketiga. Koreksi/ralat Setoran. 3. 71 Tahun 2010 PSAP 09 : Kewajiban adalah utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber. 000Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Kewajiban dapat timbul dari: 1. Profil Organisasi. . Setelah seorang karyawan menjadi peserta, dia akan memiliki keuntungan berupa: Memiliki pendapatan tetap di hari tua. PFK ada dua yaitu potongan IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan potongan Taperum (Tabungan Perumahan). Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dasar Hukum 1. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Khasm adalah. 1. Kiriman uang Nota Debet/Nota Kredit/Wesel Pemerintah Transaksi penerimaan PFK di KPPN terdri dari: Penerimaan setoran/potongan PFK 10% Penerimaan setoran/potongan PFK 2 % Gaji Terusan Penerimaan setoran/potongan PFK Bulog Penerimaan. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak pemerintah pusat, iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes. Atas kesalahan dan/atau kelebihan potongan SPM untuk penerimaan PFK oleh satuan kerja dan kesalahan input setoran PFK oleh Bank dapat dimintakan pembayaran pengembalian PFK. 1. Fungsi Gambar Potongan. Sebelumnya, tutur Sutiarto, sudah ada potongan bagi PNS. tampak bahwa tingkat bunga atas nilai sekarang 4. WP Bank Yang Didirikan Di Indonesia,Atau Cabang Bank Luar Negeri Di Indonesia. Pemotongan Pajak Setor Paling Lambat Tanggal 10 Bulan Berikutnya. 05/2014. 546. Tentu saja dalam setiap penghasilan ada dua variabel yang berpengaruh besar. 10%: T O T A L: 5,884,944,310,000: 817,897,416,659 (13. Potongan kertas membentuk barisan geometri dengan rumus suku ke-n adalah U n = a r n − 1. 10. Menurut Sutisna (2002) discount adalah potongan harga adalah pengurangan harga produk dari harga normal dalam periode tertentu. 9 2. 811 PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK 8111 Penerimaan PFK 10 % Gaji 81111 811111 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat 811112 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah 811113 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri 811114 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan atau potongan lainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemerintah daerah. H. Pertama adalah variabel penambah penghasilan dan variabel pengurang penghasilan. tampak bahwa tingkat bunga atas nilai sekarang 4. 11. id; Sen - Jum 08:00 s. Rizal adalah pekerja di PT Jaya Makmur, dengan pendapatan Rp 6. 5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang. Kode Uraian. 10 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan. Catatan: Apabila wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka PPh 21 perlu dikalikan 120%. Pembayaran Belanja Pensiun. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan 4 tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dari: Raden Muhammad Adil Kasi verak (KPPN Meulaboh) Pertanyaan: Tanya dikit Om, sehubungan dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-50/PB/2009 tgl 14 Desember 2009, tentang Perubahan kode Eselon I pada BPP dan PFK, pada angka 1 BAEs1 069. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. 11. AKL 2 - Akuntansi Kewajiban Satker dan Desa/Kelurahan kuis untuk 12th grade siswa. Apakah akun 811138 dimaksud adalah pengganti untuk akun 811132? Jawaban : Akun 811138 bukan pengganti akun 811132, akun 811138 untuk penerimaan setoran/potongan PFK 8% gaji pejabat negara, sedangkan akun 811132 untuk penerimaan setoran potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat. Pembayaran dan penerimaan setoran/potongan PFK; dan e. Diunggah oleh DdEros Rosidah. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% gaji Polri dan PNS Polri Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berasal dari Anggota Polri dan PNS Poiri 2. 9. Variabel Penghasilan dalam Rumus Metode Gross Up PPh 21. Baca juga: Pajak Penghasilan PPh 21 dan Pajak Sejenisnya. Pajak Pemotongan sifatnya mengurangi jumlah yang dibayarkan. 000 = Rp3,75 juta. Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/ pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atauAkun 811131 (Penerimaan setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan) masih diaktifkan selama Tahun 2017 (sampai dengan tanggal 31 desember 2017) dan mulai tahun 2018 akun 811131 dinonaktifkan. 000. 4). MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan. Thomas Cup No. 05/2014 DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyetoran dan pembayaran dana. Menghitung, memotong PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua untuk setiap masa pajak. (2) Peraturan Menteri ini tidak mengatur mengenai tata cara pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK yang ditugaskan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 000 f) Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh. 000. Berdasarkan. 13 Maret 2023 oleh Wadiyo, S. Jakarta - Berdasarkan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6705/PB/2017 tanggal 1 Agustus. Utang PFK diakui: 10. PMK 68/2022 tentang PPN Aset Kripto. Pemotong/Pemungut Pajak adalah Instansi Pemerintah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan. Jika dijabarkan, di bawah ini adalah beberapa WP PPh 21. Uang PFK tersebut telah disetorkan seluruhnya kepada para fihak ketiga terkait. Pajak dividen adalah pemotongan atau pemungutan pajak atas laba yang diterima oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang mendapatkan bagian hasil usaha. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal. 430. PFK 10%, PFK Taperum, PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan, JKK dan JKM dan potongan-potongan lainnya; d. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp 2. Penjualan tunai Rp12. Selain potongan. 10 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK. Angka tersebut berasal dari potongan SPM gaji induk dengan menggunakan akun Potongan Pihak Ketiga yang diajukan ke KPPN. 07/2020. Pengeluaran. Yang ketiga adalah jenis julienne cut atau potongan berbentuk seperti batang korek api, biasanya potongan ini sering kita jumpai pada masakan salad dan bakwan. modul pedoman pengoperasian FMIS ~ 194 ~ 11. 000 83. 322 untuk Tabungan Hari Tua (3,25%) dan Rp110. 000 XXXX Kas 7. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK. Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) untuk PNS aktif/pensiunan sebesar 10%, sedangkan untuk gaji terusan sebesar 2% dari penghasilan (Gaji Pokok ditambah. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya. AKUN NON ANGGARAN DAN AKUN NERACA. Pembayaran UP SPM/SP2D UP 10. 986. PFK ada dua yaitu potongan IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan potongan Taperum (Tabungan Perumahan). Berdasarkan , SPM. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK rampung dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan · anggaran. 81191 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS 811911 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat 811912 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah 81192 Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu. 18 halaman. 765,- atau mencapai 95,44% dari anggarannya. 1 Kuala Tungkal. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Secara garis besar telaah laporan keuangan dilakukan atas hal-hal sebagai berikut : Kelengkapan laporan keuangan. Ketiga, Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran LangsungScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Bukti Potong PPh Pasal 23 adalah tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong. Kewajiban terakhir sebagai pemotong atau pemungut PPh yang bertransaksi dengan Wajib Pajak PP 23 adalah menyampaikan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Satuan Kerja mengajukan permintaan pembayaran pengembalian potongan dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan kelengkapan sbb :. Untuk diketahui, besaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas. 167. Satuan Kerja mengajukan permintaan pembayaran pengembalian potongan dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan kelengkapan sbb :. Satuan Kerja mengajukan permintaan pembayaran pengembalian potongan dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan kelengkapan sbb :. . Potongan adalah gambaran dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan (tertera pada denah) dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan tersebut. Pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang diatur dalam PER-31 /PI3/2016 adalah penghasilan PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk pembayaran. Jl. 390. 000. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA. 000. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. 628. Basis akrual adalah pengakuan pendapatan5. Pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi81113 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% 811131 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 811132 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat 811133 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri 811134 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS. 000 7. Kalkulator PPh 21 /26 Gadjian dapat menghitung pajak penghasilan. 8685 ketika n = 7 adalah 10%. Dokumen sumber adalah dokumen berisi informasi transaksi keuangan. 128. 364. Pengakuan Utang PFK diakui: a pada. Budi Utomo No. 350 . Hasil dari pengurangan adalah Penghasilan Kena Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. go. Bahwa untuk menampung setoran/potongan PFK 2% Gaji PNS Pusat, 2% Gaji Polri dan PNS Polri, serta 2% Gaji TNI dan PNS Kemhan telah ditetapkan akun penerimaan yaitu: No. 192. Kode Akun. Pada saat pembayaran PFK 11 Kode Akun Uraian Debet Kredit.